"ARIES"---"RIDENILA"

Empat partai yang tergabung dalam koalisi partai politik pendukung SBY menyesalkan sikap pola pengambilan keputusan sepihak yang dilakukan SBY dalam menunda penandatanganan kontrak politik.

Penundaan kontrak politik yang rencananya akan dilakukan hari ini menjadi perseteruan hebat bagi parpol koalisi SBY, lantaran keputusan calon presiden Partai Demokrat itu tiba-tiba dikabarkan telah memutuskan menggandeng Boediono.

Padahal koalisi partai masih ingin berkomunikasi tentang pertimbangan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY.

"Kita ingin melakukan komunikasi kepada beliau tentang keberatan-keberatan kita secara fundamental," ujar Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta usai rapat internal tertutup dengan elit politik partai pendukung SBY di lantai 15 Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Selasa 12 Mei.

Dia menambahkan, kekecewaan terhadap keputusan SBY beralasan karena informasi tersebut disampaikan melalui pesan singkat, bukan dikomunikasikan dengan cara duduk bersama.

"Saya kira komplain pola kepemimpinan pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dan sepihak dengan pemberitahuan yang sifatnya menginformasikan pesan singkat padahal seharusnya  dapat  dillakukan dengan komunikasi duduk bersama," tambah Anis.

Pertemuan internal tertutup yang digalang oleh partai PKS, PPP, PAN, dan PKB juga menghasilkan rumusan kesepakatan nota kesepahaman secara multilateral, yang tertuang dengan penandatanganan kontrak politik secara bersama dan peningkatan komunikasi sikap bersama ke tingkat pimpinan di antara pemimpin-pemimpin partai yang lebih tinggi dalam pekan ini.

Mungkin suatu kewajaran bagi partai politik yang sudah menyatakan bergabung dengan Partai Demokrat (PD) menarik dukungannya karena tidak di ikutkan dalam menentukan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Boediono yang ditunjuk Susilo Bambang Yudhoyono.

"Wajar jika keempat parpol yang sudah merapat ke PD menarik dukungannya karena mereka kecewa dengan keputusan sepihak dari SBY yang juga pembina parpol tersebut," kata Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Azwar Hasan saat dimintai pendapatnya melalui telepon selulernya di Makassar, Rabu (13/5).

Keempat parpol yang mengancam akan mundur dari PD adalah PKS, PAN, PPP dan PKB karena keputusan sepihak SBY dalam menetapkan Cawapres Boediono yang adalah Gubernur Bank Indonesia.

"Putusan SBY bernuansa arogansi karena tidak mengindahkan kebersamaan dalam mengambil keputusan terhadap Boediono yang non partai untuk mendampinginya periode 2009-2014," katanya seraya menyatakan, sebaiknya Presiden SBY mengajak pimpinan parpol tersebut untuk membicarakan, sekaligus menentukan calonnya itu sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam putusan tersebut.

Perlakuan dalam mengambil keputusan yang sangat mengecewakan parpol koalisinya ini, lanjut Azwar yang juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, merupakan otoritas politik yang sangat tidak baik karena tidak mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan.

"Kalau pun keputusan SBY ini dianggapnya yang terbaik karena Boediono adalah seorang ekonomi yang memiliki prestasi cukup di mata dunia tetapi prinsip kebersamaan telah dilanggarnya sebab tidak melibatkan pimpinan parpol koalisinya," ujarnya seraya menilai bahwa meskipun SBY adalah penentu di partai Demokrat tetapi pemilihan Cawapres harus melalui proses dengan melibatkan koalisinya.