"ARIES"---"RIDENILA"

Hingga saat ini, persiapan untuk deklarasi pasangan calon presiden Megawati dan calon wakil presiden Prabowo di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, sudah memasuki tahap akhir.
"Sampai sekarang persiapan sudah 70 persen," Kata August Toruan, Manager Perawatan dan Perencanaan TPST Bantar Gerbang.
August mengatakan, rencananya deklarasi akan menempati wilayah sekitar 2,5 hektar. "Dari jalur masuk akan dipasangconeblock dengan lebar dua meter dan panjang 200 meter menuju panggung," katanya.
Pengelola TPST, kata August, menurunkan enam orang pekerja dan tiga alat berat. "Kami bekerja sejak hari Senin. Setiap hari kerja 12 jam dan diperkirakan Sabtu selesai," katanya.
Ia mengatakan, untuk tempat parkir telah disiapkan lahan di sekitar zona tiga TPST dengan lebar delapan meter dan panjang satu setengah kilometer. "Yah mampu menampung 600 kendaraan. Nanti kita akan koordinasi dengan kepolisian untuk pengaturan arus kendaraan," katanya.
August mengatakan, nantinya tidak akan ada truk sampah yang melintas di sekitar acara. "Di sekitar tempat acara sudah tidak digunakan untuk pembuangan sampah," ucapnya.
Dari pantauan Kompas.com, di tempat deklarasi sedang dilakukan penghalusan jalan dengan pasir serta telah terpasang dua panggung besar, sementara dua panggung lain sedang dalam proses pemasangan.

Selasa, 19 Mei 2009 | 08:28 WITA

JAKARTA – Ketua Umum Jusuf Kalla membantah adanya perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu, terkait surat yang diberikan 24 perwakilan Dewan Pimpinan Daerah tingkat I kepada Jusuf Kalla.

“Ndak ada yang pecah ditubuh Golkar sebenarnya. Hanya baca judul kemudian tidak baca isi sama dengan Pak Muladi hanya ditelepon kemudian berbicara di televisi berbeda,” kata Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di DPP Golkar, wilayah Slipi, Jakarta, Selasa (28/4)

Didasari karna Jusuf Kalla-Wiranto dipandang merupakan pasangan CAPRES/CAWAPRES nusantara yang telah memperhatikan keterwakilan penduduk di Pulau Jawa dan luar Jawa.
"Memang ini pasangan nusantara, yang menggambarkan keterwakilan Jawa-non Jawa, bukan utama tapi menyeimbangkan saja," kata Wakil ketua umum Partai Golkar, Agung Laksono, Senin (18/5).
Ketua DPR RI itu mengatakan, jajaran Partai Golkar mendukung JK-Wiranto. Meskipun ada perselisihan dalam tubuh Golkar, ia yakin semuanya mendukung pasangan tersebut.

"Perbedaan itu biasa yang penting menggunakan seluruh jajaran partai supaya mesin politik partai bisa optimal," kata Agung.

Agung juga meyakini, pasangan capres/cawapres JK-Win akan mampu masuk sebagai peserta pada putaran ke dua saat pemilihan presiden mendatang

Tanggal : 16 May 2009
Jakarta - 21 Parpol gurem yang mendukung pencapresan Prabowo berbelok. Setelah mengetahui hanya menjadi pasangan Megawati, hanya tujuh parpol yang tetap bertahan mendukung duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

Tujuh partai tak lolos ambang batas parlemen ikut mendukung pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan partai yang ikut mendukung adalah PNI Marhaenisme, Buruh, Partai Karya Perjuangan, Merdeka, Kedaulatan, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.

"Kita masih tetap mendukung pasangan capres-cawapres Ibu Mega dan Pak Prabowo karena sama dengan platformnya dengan kami," ujar Ketua Umum Partai Buruh Mukhtar Pakpahan usai deklarasi pasangan Mega-Prabowo di kediaman Megawati, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2003).

Namun Mukhtar mengaku dukungan ini tidak terkait pembagian kursi menteri atau pembagian kekuasaan. "Itu sama sekali belum dibahas," ujarnya.

PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan partai utama pendukung Megawati-Prabowo. Dua partai ini memperoleh kursi melebihi 20 persen jumlah kursi DPR. Kondisi itu sesuai dengan persyaratan Undang-undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu calon presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Sementara itu Sekjen PDI Pramono Anung menyambut baik dukungan tersebut. "Mereka memberi dukungan ke Pak Prabowo dan itu artinya mereka juga mendukung Ibu Mega," ujar Pramono.

Senin, 18/05/2009 15:54 WIB
Jakarta - Sempat tarik-ulur soal capres dan siapa yang cawapresnya. Namun Jumat, tengah malam, 15 Mei 2009, PDIP dan Gerindra resmi maju bersama di Pilpres dengan mengusung Megawati-Prabowo sebagai capres-cawapres.

Keputusan jadi cawapres Megawati mau tidak mau diambil Prabowo. Jika tidak, mantan Panglima Kostrad tersebut hanya jadi penonton di Pilpres. Soalnya, PDIP masih tetap ngotot mengusung Megawati sebagai capres.Posisi cawapres akhirnya di ambil gerindra. Sebab negosiasi dengan PKS, PAN, dan PPP, di hari-hari terakhir tidak mencapai kata sepakat," jelas Wakil Sekjen Gerindra Taslim Azis di sela-sela pengumuman pasangan Mega-Prabowo di Teuku Umar, Jumat lalu.

Partai berlambang kepala burung garuda tersebut memang sempat berharap berbeloknya beberapa partai Islam. Sebab perolehan suara di Pileg hanya 4,46 %. Dengan suara minimalis tersebut, Gerindra tentu saja berat mengusung ketua dewan pembinanya, Prabowo untuk menjadi capres tanpa dukungan partai-partai lain yang suaranya lebih oke.Namun satu per satu partai yang akan digandeng Gerindra, seperti PPP dan PAN akhirnya merapat ke Partai Demokrat (PD). Mau tidak mau Prabowo akhirnya memilih opsi kedua dengan menjadi cawapres dari PDIP.

Luluhnya sikap Prabowo dan Gerindra tentu disambut baik PDIP. Pasalnya, meski partai berlambang kepala banteng moncong putih itu punya kader militan, namun tidak punya cukup "gizi" untuk menghadapi pasangan lain, terutama pasangan incumbent.
"PDIP punya basis massa hingga ke pelosok-pelosok. Tapi semuanya tidak bisa bergerak karena kekurangan "gizi" (dana). Dengan masuknya Prabowo, basis PDIP di tingkat grassroots bisa giat kembali," terang anggota Bapilu DPP PDIP Budi Mulyawan.

Adanya kucuran dana segar dari Prabowo, harap Budi, bisa membuat massa PDIP yang sebelumnya terbuai dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari incumbent dapat berbalik arah.Dikatakan Budi, salah satu faktor merosotnya perolehan suara PDIP di Pileg 2009 lantaran massa PDIP banyak yang "terbeli" BLT dan kucuran dana yang melalui program bantuan langsung dari pemerintah.

Pasangan Mega-Prabowo memang sangat berharap dukungan dari masyarakat bawah, seperti petani dan nelayan. Itu sebabnya dua partai nasionalis tersebut begitu ngotot mempersoalkan kisruhnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Akibatnya banyak massa PDIP maupun Gerindra yang tidak bisa mencontreng karena tidak terdaftar.Posko Gotong-Royong dan gardu Gerindra akan bersinergi untuk menarik dukungan di tingkat grassroots


Sementara untuk saat ini, di atas kertas pasangan Mega-Prabowo mengantongi dukungan paling tidak 20% suara yang diperoleh dari PDIP, Gerindra, dan 7 parpol yang tidak lolos PT. Dengan modal tersebut, paling tidak Mega-Prabowo berharap bias mengulang perolehan suara Mega saat berpasangan dengan Hasyim Muzadi di Pilpres 2004.

Dukungan yang diperoleh Mega-Hasyim di putaran pertama sebanyak 26,69%. Di putaran kedua pasangan Mega-Hasyim yang mendapat bantuan dukungan Partai Golkar meraih 33,38% suara.Nah, di Pilpres 2009, Mega-Prabowo paling tidak berharap bisa mengantongi 25%-30% untuk bisa lolos ke putaran kedua. Sebab di putaran kedua, Mega-Prabowo akan mendapat dukungan dari pasangan yang diusung Golkar-Hanura, yakni JK-Wiranto.Pengalihan dukungan tersebut merupakan salah satu kesepakatan koalisi besar yang sudah diteken PDIP, Golkar, Gerindra, dan Hanura.

pilpres yang diprediksi berlangsung 2 putaran tersebut, pasangan Mega-Prabowo akan mampu meraih 30% suara di putaran pertama. Jadi Mega-Prabowo tinggal mencari 20% + 1 untuk menaklukan pasangan SBY-Boediono.

"PDIP dan Gerindra punya infrastruktur partai yang baik dan militan. Dengan dana yang besar, mesin politik PDIP dan Gerindra bisa bekerja maksimal menggalang dukungan,
Mega-Prabowo adalah diam, melihat, kemudian bergerak. Maksudnya, tim sukses akan cenderung melihat dulu pergerakan lawan. Setelah itu baru melakukan action.

"Kita akan melihat kelalaian yang dilakukan pasangan lain dalam berkampanye, terutama SBY-Boediono. Itu salah satu celah untuk menghadapi incumbent,"

Hal inilah yang menjadi alasan kenapa pasangan Mega-Prabowo memilih mendeklarasikan diri di daerah kumuh. Langkah ini sebagai tandingan deklarasi SBY-Boediono di Sabuga, Bandung, yang tergolong mewah, Selain masalah market yang terbatas, faktor waktu juga menjadi kendala bagi Mega-Prabowo. Sebab pasangan tersebut punya basis massa di daerah-daerah, terutama massa PDIP. Sehingga butuh waktu untuk menjangkaunya.

PKS ingin membahas koalisi dengan Gerindra………….????
Empat diantara nya “ PKS,PAN,PKB dan Gerindra “ yang kecewa dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengambil Boediono sebagai calon wakil presiden, Keempat partai itu bisa saja membuat koalisi baru dengan partai Gerindra diantranya PKS yang telah menyusun strategi.
Di saat Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, bertemu utusan Partai Demokrat, di saat yang sama ada pula utusan PKS yang bertemu Partai Gerakan Indonesia Raya. PKS mengutus anggota Majelis Syuranya, Soeripto, yang ahli intelijen bertemu Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.
"Pertemuannya Kamis sore kemarin di Hotel Dharmawangsa," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri,. "Antara Pak Soeripto dengan Prabowo."
Apa isi pertemuannya? Mabruri menyatakan pertemuan itu membahas kemungkinan koalisi PKS dengan Gerindra. "Namun belum ada kesepakatan”. Namanya juga baru pertemuan pertama," kata Mabruri.
Sama dengan Gerindra, belum ada kesepakatan apa-apa antara PKS dengan JK-Wiranto, meski kedua kubu saling memuji satu sama lain. JK-Wiranto menyatakan siap menambah barisan koalisinya dengan PKS, sementara PKS menyatakan JK-Wiranto menarik.
PKS melirik kanan-kiri ini terjadi setelah Susilo Bambang Yudhoyono memilih Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai calon wakil presiden. PKS merasa tak dilibatkan dalam penunjukan itu dan bahkan tak ada komunikasi dua arah dengan Demokrat. Dan hari ini, PKS merencanakan bertemu langsung dengan SBY untuk meminta penjelasan tentang penunjukan Boediono itu di Bandung.

Empat partai yang tergabung dalam koalisi partai politik pendukung SBY menyesalkan sikap pola pengambilan keputusan sepihak yang dilakukan SBY dalam menunda penandatanganan kontrak politik.

Penundaan kontrak politik yang rencananya akan dilakukan hari ini menjadi perseteruan hebat bagi parpol koalisi SBY, lantaran keputusan calon presiden Partai Demokrat itu tiba-tiba dikabarkan telah memutuskan menggandeng Boediono.

Padahal koalisi partai masih ingin berkomunikasi tentang pertimbangan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY.

"Kita ingin melakukan komunikasi kepada beliau tentang keberatan-keberatan kita secara fundamental," ujar Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta usai rapat internal tertutup dengan elit politik partai pendukung SBY di lantai 15 Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Selasa 12 Mei.

Dia menambahkan, kekecewaan terhadap keputusan SBY beralasan karena informasi tersebut disampaikan melalui pesan singkat, bukan dikomunikasikan dengan cara duduk bersama.

"Saya kira komplain pola kepemimpinan pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dan sepihak dengan pemberitahuan yang sifatnya menginformasikan pesan singkat padahal seharusnya  dapat  dillakukan dengan komunikasi duduk bersama," tambah Anis.

Pertemuan internal tertutup yang digalang oleh partai PKS, PPP, PAN, dan PKB juga menghasilkan rumusan kesepakatan nota kesepahaman secara multilateral, yang tertuang dengan penandatanganan kontrak politik secara bersama dan peningkatan komunikasi sikap bersama ke tingkat pimpinan di antara pemimpin-pemimpin partai yang lebih tinggi dalam pekan ini.

Mungkin suatu kewajaran bagi partai politik yang sudah menyatakan bergabung dengan Partai Demokrat (PD) menarik dukungannya karena tidak di ikutkan dalam menentukan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Boediono yang ditunjuk Susilo Bambang Yudhoyono.

"Wajar jika keempat parpol yang sudah merapat ke PD menarik dukungannya karena mereka kecewa dengan keputusan sepihak dari SBY yang juga pembina parpol tersebut," kata Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Azwar Hasan saat dimintai pendapatnya melalui telepon selulernya di Makassar, Rabu (13/5).

Keempat parpol yang mengancam akan mundur dari PD adalah PKS, PAN, PPP dan PKB karena keputusan sepihak SBY dalam menetapkan Cawapres Boediono yang adalah Gubernur Bank Indonesia.

"Putusan SBY bernuansa arogansi karena tidak mengindahkan kebersamaan dalam mengambil keputusan terhadap Boediono yang non partai untuk mendampinginya periode 2009-2014," katanya seraya menyatakan, sebaiknya Presiden SBY mengajak pimpinan parpol tersebut untuk membicarakan, sekaligus menentukan calonnya itu sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam putusan tersebut.

Perlakuan dalam mengambil keputusan yang sangat mengecewakan parpol koalisinya ini, lanjut Azwar yang juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, merupakan otoritas politik yang sangat tidak baik karena tidak mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan.

"Kalau pun keputusan SBY ini dianggapnya yang terbaik karena Boediono adalah seorang ekonomi yang memiliki prestasi cukup di mata dunia tetapi prinsip kebersamaan telah dilanggarnya sebab tidak melibatkan pimpinan parpol koalisinya," ujarnya seraya menilai bahwa meskipun SBY adalah penentu di partai Demokrat tetapi pemilihan Cawapres harus melalui proses dengan melibatkan koalisinya.